Guide di Bali Wajib Pahami Budaya

DPRD Bali bersama pemerintah Provinsi Bali akhirnya menetapkan Peraturan Daerah (Perda) pramuwisata beberapa waktu lalu. Perda ini merupakan revisi atas Perda sebelumnya yakni Nomor 5 tahun 2008. Salah satu unsur pokok dari Perda ini adalah kewajiban setiap pramuwisata (guide) untuk memahami budaya Bali yang menjadi identitas pariwisata pulau Dewata.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, A A Gede Yuniartha mengatakan, revisi Perda pramuwisata ini untuk menjaga Sumber Daya Manusia (SDM) Bali dan budaya Bali sendiri.

Yuniartha“Pramuwisata ini di Bali memiliki peran besar, karena berhadapan langsung dengan wisatawan. Karena itu perlu diatur dan wajib tahu tentang budaya Bali, jadi dites terlebih dahulu,” kata Yuniartha.

Menurut Yunirtha, dalam Perda yang lama, keharusan pramuwisata tentang pengetahuan budaya Bali tidak tercantum. Ke depannya, revisi Perda ini juga ada penurunan jenjang pendidikan. Sebelumnya untuk menjadi guide dengan pendidikan minimal DIII, tapi direvisi minimal setara SMA atau SMK.

“Grade (kelas) pendidikannya perlu direvisi karena banyak tamatan SMA atau SMK yang berniat jadi guide tapi terhambat masalah syarat pendidikan,” terangnya.

Jika guide tidak memenuhi syarat sebagaimana yang tertuang dalam Perda, maka bisa dikenai denda sampai Rp 50 juta. Untuk tim sertifikasi akan melibatkan seluruh stakeholders. Mulai dari pelaku pariwisata, perhotelan sampai PHDI.

“Kita libatkan semua stakeholders siapa yang meluluskan dan tidaknya budaya ini. Dari perhotelan, pariwisata, budayawan, semua harus hadir yang menentukan layak tidak orang ini lolos,” jelasnya.

Dihubungi terpisah, Ketua panitia khusus perda Pramuwisata AA Adi Ardhana mengatakan, penerapan perda pramuwisata yang baru ini akan diberlakukan kepada semua pihak yang melakukan kegiatan pramuwisata di Bali.

Hal ini lanjutnya, lantaran pramuwisata menjadi ujung tombak di Bali dan akan memperlihatkan muka Bali dimata wisatawan baik domestik dan internasional.

“Dia (pramuwisata) akan diberikan pengertian tentang pramuwisata dan ujungnya dia menjadi pramuwisata yang baik. Karena pramuwisata ini menjadi ujung tombak pariwisata bali,” jelas politisi PDIP ini.

Ardhana juga prihatin mendengar adanya penerimaan pramuwisata agar memiliki KTPP di Bali tetapi hampir 100 persen tidak ada orang Bali yang mendaftar. Makanya ia mengharapkan peran pemerintah untuk mensosialisasikan pramuwisata ini.

“Ternyata yang mengajukan surat tanda pengenal pramuwisata hampir 100 persen orang luar Bali. Ini kenapa orang Bali tidak berniat karena kurangnya perhatian, baik pelatihan, sosialisasi, lembaga resmi pariwisata. Apakah nanti di SMA/SMK juga ditambah pengenalan tentang pramuwisata ini yang harus dilakukan ke depan,” pungkasnya. ROBINSON GAMAR

Facebook Comments

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com